Menparekraf Sebut Program 5 Destinasi Super Prioritas Akan Dilanjutkan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara mengenai program 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) dalam gelaran Wonderful Indonesia Outlook 2024, Kamis (19/9) di Jakarta.
Mengingat akan habisnya masa jabatan Sandiaga sebagai Menparekraf pada Oktober 2024, kelanjutan program 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) menjadi pertanyaan besar.
Menurut Sandiaga, program 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) rencananya akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Presiden Baru Terpilih, Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"5 Destinasi Super Prioritas tadi sudah di-reviewsecara menyeluruh oleh Kemenko Marves yang kami gelar di Borobudur. Keputusannya akan dilanjutkan, direkomendasikan kepada pemerintahan selanjutnya untuk meneruskan kebijakan 5 Destinasi Super Prioritas sehingga aspek sustainability, inclusivity, dan quality-nya akan meningkat di 5 Destinasi Super Prioritas," kata Sandiaga dalam konferensi pers yang dihadiri CNNIndonesia.com, Kamis (19/9).
Pembangunan 5 Destinasi Super Prioritas termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia untuk 5 tahun masa jabatan periode kedua Presiden Joko Widodo.
Untuk menyukseskan program ini, telah banyak langkah yang dilakukan Kemenparekraf di bawah kepemimpinan Sandiaga seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, kualitas jaringan telekomunikasi, memasarkan produk ekonomi kreatif, hingga menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) unggul setara Bali.
Pembangunan Sirkuit Mandalika serta pelaksanaan MotoGP di kawasan tersebut juga salah satu langkah Kemenparekraf dalam mengembangkan program 5 Destinasi Super Prioritas di tanah air.
Di sisi lain, Kemenparekraf belum lama ini menjadi perhatian karena anggaran yang turun drastis untuk 2025. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (11/9) lalu, DPR meneken pagu indikatif untuk Kemenparekraf sebesar Rp1,76 triliun untuk tahun 2025.
Angka tersebut jauh lebih kecil daripada pagu anggaran indikatif yang ditetapkan DPR RI untuk Kemenparekraf pada tahun 2024 yakni sebesar Rp3,4 triliun.
Dari hasil rapat kerja penetapan anggaran Kemenparekraf tersebut, Sandiaga menerima jumlah Rp1,76 triliun sebagai anggaran untuk 2025. Ia optimistis Kemenparekraf akan menggunakan dana tersebut untuk mewujudkan pariwisata Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
"Setiap sen yang dialokasikan akan kami perjuangkan untuk kemajuan sektor parekraf Indonesia, membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya," ucapnya.
(aur/wiw)(责任编辑:综合)
- Polisi Kantongi Identitas Bandit Begal Motor Modus Tuduh Korban Pelaku Kekerasan di Jagakarsa Jaksel
- Wapres Gibran Tinjau Proyek JSDP WIKA, Tekankan Rampung Tepat Waktu dan Berualitas Terbaik
- Prabowo ke Luar Negeri Pekan Depan, Gibran Akan Gantikan Tugas Kepresidenan Sementara
- Jus Elderberry Bisa Turunkan Berat Badan? Ini Kata Studi Terbaru
- Hadir di Monas, Menag Yaqut Tegaskan Posisi Indonesia Bersama Palestina!
- Sedang Marak, Waspada Cara Penularan Chikungunya
- Mas Dhito Dukung Penyandang Tuna Netra Wujudkan Mimpi ke Perguruan Tinggi
- HUT KORPRI, ASN Diharapkan Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi
- Muntahan Paus Dihargai Miliaran, 'Harta Karun' Industri Parfum
- Polda Metro Jaya Gelar Rekontruksi Penganiayaan D oleh MDS Hari Ini
- Alternatif Masak Tanpa Gas 3 Kg, Ini 10 Pilihan yang Praktis
- Sukacita Ferdinand Sambut Lengsernya Anies Baswedan: Selamat Jalan...
- KPU: Durasi Interaksi Antara Calon Saat Debat Akan Lebih Banyak Dari Pemilu 2019
- Link Live Streaming Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024
- Sejumlah Wilayah di Jakarta Banjir, BPBD DKI Kerahkan 267 Tim Reaksi Cepat
- Peras Warga dengan Modus Narkoba, 3 Polisi Gadungan di Jakbar Ditangkap
- Polisi Ringkus Pemuda Jaksel Usai Transaksi Narkoba, Satu Plastik Klip Sabu Disita Petugas
- KemenKopUKM Akan Dorong Promosi UMKM dengan Smesco Indonesia
- Novel Bamukmin Minta Ferdinand Hutahaean Dibikin Nasibnya Seperti M Kece
- Demi Pertahankan KJP Tahun Depan, DPRD